Kementerian Dalam Negeri baru saja mengeluarkan regulasi terbaru yang menjadi landasan bagi kebijakan pajak kendaraan, termasuk untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Aturan ini tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Regulasi ini memberikan kerangka hukum baru bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan pemberian insentif atau pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik. Dalam surat edaran yang ditandatangani pada 22 April 2026, pemerintah pusat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh gubernur di Indonesia mengenai penerapan kebijakan ini.
Dalam surat edaran yang diterima, ditegaskan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai akan tetap masuk dalam kategori pajak daerah. Namun, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk memberikan insentif dalam bentuk pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik dan sekaligus menjaga keseimbangan fiskal di daerah masing-masing.
Insentif fiskal yang dimaksud dapat berupa penghapusan atau pengurangan pajak daerah seperti PKB dan BBNKB. Hal ini tercantum jelas dalam dokumen kebijakan yang telah dikeluarkan.
Namun, perlu diingat bahwa pemberian insentif ini tidak bersifat wajib dan sepenuhnya tergantung pada keputusan dari masing-masing pemerintah daerah. Dengan kata lain, kendaraan listrik masih berpotensi dikenakan pajak, terutama jika insentif yang diberikan mulai dikurangi atau bahkan dihapuskan.
Aturan yang sama juga menyatakan bahwa skema insentif ini berlaku untuk kendaraan listrik yang dihasilkan dari konversi kendaraan berbahan bakar fosil. Pelaksanaan kebijakan ini harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
Lalu, kapan sebenarnya kendaraan listrik mulai akan dikenakan pajak secara normal? Dalam regulasi tersebut, tidak ada tanggal pasti yang menetapkan pengenaan pajak secara nasional. Kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah masing-masing.
Meskipun demikian, Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 sudah berlaku dan menjadi dasar hukum sejak ditetapkan, sehingga implementasi kebijakan pajak bisa dimulai pada tahun yang sama. Pemerintah daerah juga diminta untuk melaporkan kebijakan insentif yang diambil paling lambat pada 31 Mei 2026.
➡️ Baca Juga: Cara Menciptakan Kamar Tidur Nyaman untuk Mendukung Deep Sleep yang Maksimal
➡️ Baca Juga: Penularan Campak Lebih Tinggi dari Covid, Bisa Mencapai 18 Orang per Kasus
