Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan anggaran daerah. Ia menekankan bahwa setiap program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didasarkan pada perencanaan yang komprehensif dan termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Tidak ada lagi program dalam APBD yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya dasar perencanaan yang jelas di dalam dokumen RKPD, dan sebaliknya,” tegas Wiyagus saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jabar Tahun 2027 yang berlangsung di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jabar, pada Rabu, 15 April 2026.
Menurutnya, penyelarasan ini sangat krusial agar sistem perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan mengikuti arah kebijakan yang sama. Oleh karena itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus selalu mengacu pada arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Wiyagus juga menyampaikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 5,32 persen sepanjang tahun 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat mencapai 5,85 persen, menunjukkan kinerja yang positif.
Namun, ia mengingatkan agar Pemda tidak cepat merasa puas, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi, yaitu sebesar 6,77 persen. Hal ini menjadi catatan penting agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi ke depan lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih optimal.
“Ini menjadi catatan penting agar kita bisa memastikan laju ekonomi ke depan lebih inklusif dan mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” tambahnya.
Dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus juga memberikan penghargaan atas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Namun, ia menekankan perlunya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai langkah jaminan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
“Sertifikasi ini merupakan syarat mutlak. Ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita,” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: 5 Cara Efektif Mengemudi Saat Puasa Agar Tidak Cepat Haus
➡️ Baca Juga: RI dan 7 Negara Islam Menentang Keputusan Israel Mengenai Hukuman Mati untuk Rakyat Palestina
