Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Halilul Khairi, menyatakan bahwa institusinya berkomitmen untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang memahami standar pelayanan minimum (SPM) demi pemenuhan hak-hak masyarakat melalui kinerja pemerintah daerah.
Halilul menjelaskan, “Kami di IPDN berfokus pada pengembangan kader-kader pemerintahan. Terdapat dua kompetensi utama yang kami tawarkan. Pertama, pemahaman mengenai pemerintahan secara umum, yang mencakup koordinasi, kebijakan nasional, dan komunikasi daerah. Kedua, para mahasiswa akan mendalami aspek teknis sesuai dengan program studi yang mereka pilih,” ungkap Dr. Halilul Khairi MSi saat sebuah diskusi di Jakarta, yang dilansir pada 14 Maret 2026.
Menurut Halilul, terdapat program studi lingkungan publik di mana mahasiswa IPDN diharapkan menguasai aspek keuangan daerah. Namun, terlepas dari program studi yang dipilih, semua mahasiswa IPDN wajib memiliki pengetahuan umum tentang pemerintahan yang dikenal sebagai kepamongprajaan.
“Di sinilah mahasiswa perlu benar-benar memahami SPM, ketertiban umum, pembangunan daerah, serta anggaran daerah. Ini mencakup seluruh aspek anggaran yang berkaitan langsung dengan pembangunan,” jelas Halilul.
Dia menekankan pentingnya mahasiswa IPDN untuk memahami dan mengetahui cara memenuhi SPM dalam pelayanan publik. Pemahaman ini merupakan fondasi yang harus dikuasai sebelum mereka mendalami bidang teknis masing-masing di IPDN.
Halilul menegaskan bahwa lulusan IPDN harus mampu membekali diri dengan pemahaman tentang SPM yang sangat penting untuk pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Pengetahuan ini sudah menjadi bagian integral dari kurikulum yang diajarkan kepada mahasiswa IPDN sejak awal, dengan harapan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Halilul menyatakan bahwa IPDN secara rutin melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan agar mahasiswa benar-benar memahami peran mereka sebagai lulusan IPDN dan dampak positif yang dapat mereka berikan di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami menyadari bahwa jumlah lulusan IPDN masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan aparatur di daerah. Sebagai contoh, dalam satu kabupaten, hanya ada alokasi satu atau dua orang dalam setahun untuk belajar di IPDN, sementara jumlah pegawai daerah bisa mencapai ribuan,” ujar Halilul.
Dia juga mencatat bahwa di satu kabupaten saja, jumlah aparatur dapat mencapai 6.000 pegawai. Sementara itu, lulusan IPDN di satu kabupaten hanya berkisar antara 60 hingga 100 orang, yang tentunya belum mencukupi kebutuhan yang ada.
➡️ Baca Juga: Mengelola Kesehatan Mental dengan Efektif untuk Mengurangi Dampak Informasi Negatif Harian
➡️ Baca Juga: Resolusi Tahun Baru 2025: Persiapan dan Harapan
