Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa dana yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp1 triliun per hari. Aliran dana ini terutama dirasakan oleh lebih dari 1 juta pekerja yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dari kalangan masyarakat miskin ekstrem.
“Setiap hari, rata-rata dana pemerintah yang disalurkan ke daerah berkisar Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, yang mayoritas berasal dari kelompok miskin ekstrem. Selain itu, lebih dari Rp600 miliar juga mengalir ke pedagang bahan pangan seperti beras, sayur, ikan, telur, daging, dan buah,” jelas Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, dalam pernyataan di Jakarta pada 16 April 2026.
Sony menekankan bahwa insentif yang diberikan kepada SPPG, yang mencapai Rp6 juta per hari, bukanlah keuntungan semata, melainkan sebuah bentuk investasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut diharapkan dapat kembali kepada masyarakat melalui berbagai program yang diimplementasikan.
“Sebanyak Rp117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang bertugas menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana ini berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” ungkap Sony.
Ia juga menambahkan bahwa Program MBG memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sektor pangan, dengan ratusan miliar rupiah yang mengalir setiap hari ke pedagang bahan makanan yang menjadi pemasok untuk program prioritas nasional ini.
Menurut Sony, penerapan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok MBG yang telah dibangun.
Ia mengimbau kepada seluruh SPPG untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan rantai pasok MBG. Hal ini penting agar kebutuhan SPPG tidak terganggu, terutama jika dipenuhi oleh pasar tradisional yang selama ini telah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu mengedepankan perhatian dan konsentrasi dalam menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG diambil dari pasar tradisional, karena pasar tersebut telah lama menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kita tidak ingin terjadi persaingan antara SPPG dan ibu-ibu rumah tangga dalam mendapatkan bahan makanan seperti buncis, kacang panjang, dan telur,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Analisis Terkini: Krisis Politik di Amerika Latin
➡️ Baca Juga: Banjir Melanda 4 Kecamatan di Cianjur, Perjalanan Kereta Api Dihentikan Sementara
