Dua tokoh utama dalam politik Israel, yaitu mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan pemimpin partai Yair Lapid, telah mengumumkan rencana untuk bersatu dalam upaya menggulingkan pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Pemilihan umum yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober mendatang menjadi momen penting bagi mereka untuk merebut kembali kekuasaan.
Bennett, yang dikenal dengan pandangan politiknya yang konservatif, dan Lapid, yang berorientasi pada kebijakan tengah, mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Minggu. Dalam pernyataan tersebut, mereka memperkenalkan koalisi baru dengan slogan “Bennett 2026 dan Ada Masa Depan,” sebagai bentuk komitmen untuk mempersatukan kekuatan oposisi.
Aliansi ini bertujuan untuk mengatasi keterpecahan di kalangan oposisi yang selama ini terlihat tidak memiliki banyak kesamaan, selain dari tujuan bersama mereka untuk menyingkirkan Netanyahu dari kursi kepemimpinan.
Kantor Naftali Bennett mengonfirmasi bahwa partai baru ini akan berfungsi sebagai koalisi, di mana Bennett akan menjabat sebagai pemimpinnya.
“Saya sangat bangga mengumumkan bahwa malam ini, bersama teman saya Yair Lapid, kami mengambil langkah paling patriotik dan Zionis untuk negara ini,” ungkap Bennett dalam sebuah pernyataan yang disiarkan secara langsung di televisi.
Dalam pernyataan yang sama, Lapid menambahkan, “Meskipun Bennett adalah politisi sayap kanan, saya merasa ada kejujuran dan kepercayaan di antara kami.”
Bennett dan Lapid menjelaskan bahwa inisiatif ini dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan oposisi, mengakhiri perpecahan internal, serta memfokuskan semua usaha untuk memenangkan pemilihan yang akan datang demi masa depan Israel yang lebih baik.
Bennett juga menegaskan, jika mereka berhasil meraih kemenangan dalam pemilu, ia akan membentuk komisi penyelidikan nasional untuk mengusut apa yang disebutnya sebagai kegagalan pemerintah yang menyebabkan serangan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Langkah ini telah ditolak oleh pemerintahan Netanyahu saat ini.
Keduanya, Bennett dan Lapid, telah menjadi kritikus utama terhadap cara Netanyahu menangani situasi perang di Israel sejak serangan tersebut terjadi. Lapid bahkan mengkritik gencatan senjata yang disepakati dengan Iran sebagai “bencana politik”.
Keduanya pernah berkolaborasi sebelumnya dan berhasil mengakhiri masa jabatan Netanyahu yang berlangsung selama 12 tahun tanpa henti dalam pemilu 2021. Meskipun demikian, koalisi yang mereka dirikan hanya mampu bertahan kurang dari 18 bulan.
Sebelumnya, pada tahun 2013, mereka juga terpaksa bergabung dengan pemerintahan koalisi Netanyahu dengan meninggalkan sekutu ultra-Ortodoks yang biasanya menjadi mitra tradisionalnya.
Benjamin Netanyahu adalah perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, dan ia kembali berkuasa setelah memenangkan pemilihan pada November 2022, membentuk pemerintahan paling konservatif dalam sejarah negara tersebut.
➡️ Baca Juga: Manfaat Investasi Kripto untuk Diversifikasi Portofolio Keuangan di Era Ekonomi Digital
➡️ Baca Juga: Manfaat Bergabung dengan Program Pendampingan UMKM dari Bank Daerah untuk Meningkatkan Bisnis Anda
