Pramono Tegaskan Disiplin di Balkot: Keterlambatan Dua Kali Berakibat Tidak Bisa Ikut Rapat

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa kedisiplinan merupakan elemen vital dalam budaya kerja di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam pandangannya, disiplin bukan hanya sekadar aturan, tetapi fondasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional.
Pramono secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang terlambat tidak akan diizinkan untuk mengikuti rapat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memperkuat disiplin dan komitmen di kalangan pegawai pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam acara BUMD Leaders Forum 2026 yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 17 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, dia berbagi pengalaman tentang bagaimana dirinya memberi contoh kedisiplinan kepada para bawahannya.
“Saya memiliki pendekatan yang sederhana. Bila ada yang terlambat, saya akan memperhatikan sekali, dua kali. Setelah itu, saya akan memberi teguran dan meminta mereka untuk tidak hadir dalam rapat berikutnya,” ungkap Pramono dengan tegas.
Dia menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk membangun budaya kerja yang disiplin di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono percaya bahwa perubahan sejati harus dimulai dari pemimpin, sehingga dia selalu berkomitmen untuk hadir lebih awal dalam setiap rapat yang dihadiri.
Dengan harapan agar para bawahannya dapat mengadopsi kebiasaan yang sama, Pramono berusaha untuk menjadi teladan.
“Saya tidak yakin bahwa Balai Kota pernah disiplin sebelumnya. Namun, saat ini, tidak ada rapat di Balai Kota yang terlambat lebih dari lima menit. Hal ini terjadi karena saya selalu datang lebih awal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono menekankan pentingnya memberikan contoh nyata melalui tindakan. Salah satu kebijakan yang ia terapkan adalah penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu untuk mendorong pegawai berpartisipasi dalam upaya pembangunan budaya kerja yang lebih baik.
Pramono mengungkapkan bahwa dia berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini sebagai langkah nyata dalam membangun etos kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Saya tidak pernah melanggar kebijakan ini. Ini bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain, tetapi untuk menciptakan budaya kerja yang berkesinambungan,” tegasnya.
Dia juga berharap bahwa dengan penerapan disiplin dan komunikasi yang baik, kinerja seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengingatkan bahwa setiap permasalahan yang muncul seharusnya dapat dikomunikasikan dengan terbuka dan diselesaikan dengan cepat.
“Masalah utama kita sering kali terletak pada ego yang terlalu tinggi di antara para pejabat, termasuk yang ada di BUMD. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik juga merupakan faktor penghambat,” pungkas Pramono.
➡️ Baca Juga: Kasatgas PRR Dampingi Presiden Prabowo Rayakan Idulfitri Bersama Masyarakat di Aceh Tamiang
➡️ Baca Juga: Menteri PU Mengemudikan Sendiri di Tol Trans Jawa: Pengalaman Lancar dan Menarik



