Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk periode 2023-2024. Kedua individu tersebut adalah Ismail Adham, yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Maktour, dan Asrul Azis Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.
Menurut informasi dari Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, saat ini total tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini telah mencapai empat orang. Ini menunjukkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan KPK tidak akan berhenti sampai semua pihak yang terlibat terungkap.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Asep Guntur menegaskan, “Saat ini, jumlah tersangka adalah empat orang, dan ini tidak akan berhenti di sini.” Pernyataan ini menyoroti komitmen KPK untuk menuntaskan penyelidikan kasus ini.
Asep menambahkan, kedua tersangka baru tersebut dihadapkan pada tuduhan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 jo. Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penetapan kedua tersangka dari sektor swasta ini juga menjawab keinginan masyarakat yang mempertanyakan adanya dugaan aliran uang kepada pejabat di Kementerian Agama. Asep Guntur menyinggung, “Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai tidak adanya uang yang masuk, kickback, atau pengembalian uang.”
Namun, KPK menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya aliran uang dari pihak swasta menuju pejabat Kementerian Agama, termasuk yang terlibat oleh kedua tersangka yang baru saja ditetapkan.
Dua individu yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah Ismail Adham, Direktur Operasional PT Maktour, dan Asrul Azis Taba, yang menjabat sebagai Ketua Umum Kesthuri. Informasi ini menambah kejelasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam skandal ini.
Sebelumnya, KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia pada 9 Agustus 2025. Penyelidikan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani isu-isu korupsi yang berkaitan dengan haji, yang merupakan isu sensitif di masyarakat.
Pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz, yang merupakan staf khusus Yaqut, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa ada jaringan yang lebih luas dalam praktik korupsi ini.
Di sisi lain, Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, tidak dijadikan tersangka meskipun sebelumnya sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik mengenai keterlibatan sebenarnya dari yang bersangkutan dalam kasus ini.
Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kasus kuota haji tersebut. Temuan ini sangat penting untuk memberikan transparansi mengenai dampak dari tindakan korupsi ini.
Kemudian, pada 4 Maret 2026, KPK mengungkapkan bahwa total kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp622 miliar. Angka ini mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak dalam penyelenggaraan kuota haji.
Melalui langkah-langkah yang diambil dalam penyidikan ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan kejelasan dan keadilan terkait isu korupsi kuota haji yang menjadi perhatian publik. KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
➡️ Baca Juga: Menguasai Kemampuan Berpenghasilan Tinggi Selama Masa Kuliah
➡️ Baca Juga: Ammar Zoni Dijatuhi Hukuman 7 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar oleh Hakim
