India baru saja mengumumkan kebijakan pembebasan pajak selama dua dekade untuk perusahaan teknologi asing yang memanfaatkan pusat data di negara tersebut dalam rangka menyediakan layanan bagi klien luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan pusat data nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke dalam sektor digital.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak mencakup layanan yang diberikan kepada klien di dalam negeri. Layanan tersebut masih akan dikenakan pajak, yang menunjukkan bahwa India tetap mempertahankan beberapa regulasi untuk transaksi domestik.
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi India untuk menarik minat investor ke dalam infrastruktur digital yang tengah berkembang pesat. Negara ini berambisi untuk menjadi pusat global bagi kecerdasan buatan (AI) serta komputasi awan, dua bidang yang semakin penting dalam ekosistem teknologi saat ini.
Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi telah meluncurkan berbagai insentif untuk mempercepat pengembangan pusat data. Salah satu langkah signifikan adalah memberikan status infrastruktur kepada pusat data, yang diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan. Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga telah mengubah regulasi terkait penggunaan lahan untuk mendukung inisiatif ini.
Bulan lalu, New Delhi menjadi tuan rumah bagi sebuah KTT AI global yang dihadiri oleh tokoh-tokoh utama dalam industri teknologi, seperti Sam Altman dari OpenAI, Sundar Pichai dari Google, dan Dario Amodei dari Anthropic. Acara ini menjadi panggung bagi India untuk menyampaikan pandangannya tentang dampak AI terhadap negara-negara berkembang dan peran yang seharusnya dimiliki dalam pengembangan teknologi tersebut.
Dengan diadakannya KTT ini, India menunjukkan keinginannya untuk berkontribusi pada diskusi global mengenai bagaimana AI seharusnya dibangun dan digunakan, sehingga suara negara ini semakin terdengar di arena internasional.
Menurut laporan dari firma konsultan Deloitte, kawasan Asia Pasifik diprediksi akan menarik investasi pusat data hingga sekitar US$800 miliar (setara Rp13.591 triliun) pada tahun 2030. New Delhi berusaha untuk mendapatkan bagian signifikan dari aliran investasi ini, yang tentu saja akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.
Konglomerat besar di India, termasuk Reliance Industries Ltd. yang dipimpin oleh Mukesh Ambani, serta Adani Enterprises dan Tata Group, telah berkomitmen untuk berinvestasi miliaran dolar dalam pembangunan infrastruktur AI nasional. Beberapa dari mereka bahkan bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat untuk mewujudkan tujuan ini.
Investasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadikan India sebagai pemimpin global dalam bidang AI dan komputasi awan. Selain itu, proyek ini diprediksi akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru. Namun, ada peringatan dari Apar Gupta, Direktur Internet Freedom Foundation, yang menekankan bahwa memiliki pusat data tidak sama dengan mencapai kepemimpinan dalam AI.
Gupta menyatakan, “Pusat data hanya menambah kapasitas server dan penyimpanan, sementara kemampuan untuk membangun dan mengelola AI yang canggih adalah hal yang berbeda.” Ia mengingatkan bahwa jika India terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur, ada risiko bahwa aspek penting lainnya dalam pengembangan teknologi dapat terabaikan.
➡️ Baca Juga: Pabrik Kosmetik LC Beauty di Cirebon Terbukti Mengandung Merkuri, Tersangka Hamil 2 Bulan
➡️ Baca Juga: SSD NVMe PS5 Baca 5500MB/s Tapi Game Loading Tetep Lama Kenapa Ya
