Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan terus mengalami fluktuasi, meskipun pada perdagangan terbaru mengalami penurunan.
Menurut data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor BI), kurs rupiah berada di angka Rp 16.993 pada hari Senin, 30 Maret 2026. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 36 poin dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang tercatat di level Rp 16.957 pada perdagangan hari Jumat, 27 Maret 2026.
Sementara itu, dalam perdagangan di pasar spot pada Selasa, 31 Maret 2026, hingga pukul 09.01 WIB, nilai rupiah tercatat di Rp 16.992 per dolar AS. Ini menunjukkan penguatan sebesar 10 poin atau 0,06 persen dari posisi sebelumnya di Rp 17.002 per dolar AS.
Ibrahim Assuaibi, seorang pengamat ekonomi dan pasar uang, menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran harus didukung oleh kebijakan tambahan agar dapat secara efektif menjaga defisit APBN. Menurutnya, tekanan fiskal yang saat ini terjadi bersifat struktural, yang berasal dari subsidi energi, peningkatan biaya bunga utang, serta kebutuhan belanja prioritas.
Ia menegaskan, “Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat berdiri sendiri dalam menjaga defisit agar tetap terkendali. Diperlukan kombinasi kebijakan yang lebih luas,” kata Ibrahim dalam laporan riset yang dirilis pada Selasa, 31 Maret 2026.
Secara keseluruhan, meskipun ada ruang efisiensi dalam anggaran pemerintah, hal itu tetap terbatas dan harus dilaksanakan secara selektif. Ruang efisiensi yang realistis hanya dapat diperoleh dari belanja non-prioritas, mengingat struktur pengeluaran yang semakin ketat, terutama untuk subsidi energi, gaji pegawai, dan bunga utang.
Pelaksanaan efisiensi anggaran juga harus memperhatikan kualitas belanja agar tidak sekadar menghemat biaya, tetapi juga tetap memberikan manfaat yang maksimal.
Indikator kunci yang perlu diperhatikan untuk menilai keberhasilan pemangkasan anggaran meliputi peningkatan dampak program terhadap anggaran, perbaikan pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR), pergeseran ke belanja yang lebih produktif, serta kestabilan indikator makro seperti pertumbuhan di atas 5 persen dan inflasi yang terjaga.
Selain itu, penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun juga menjadi sinyal penting. Jika efisiensi hanya menghasilkan underspending tanpa peningkatan output, maka dampaknya justru dapat berbalik dan merugikan ekonomi.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, peningkatan kebijakan melalui optimalisasi penerimaan, reprioritisasi belanja berbasis hasil, serta pengelolaan pembiayaan yang dapat dipercaya, dianggap perlu diterapkan bersamaan dengan implementasi efisiensi anggaran. Tanpa langkah-langkah ini, efisiensi hanya akan menjadi solusi jangka pendek, sementara tekanan terhadap defisit diperkirakan akan meningkat di paruh kedua tahun.
➡️ Baca Juga: Kaster TNI Kembali Aktif, Legislator Golkar Sebut Kebijakan Internal yang Tak Perlu Dibahas
➡️ Baca Juga: Konsistensi Pola Hidup Positif Melalui Gaya Hidup Sehat yang Terukur dan Efektif
