Program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan terus berlangsung hingga April 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka dengan biaya yang lebih terjangkau.
Para pemerintah daerah memanfaatkan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbarui data kendaraan yang menunggak. Di samping itu, insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu.
Berdasarkan penelusuran terbaru, di Aceh, program pemutihan pajak kendaraan masih berlaku hingga 30 April 2026. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 yang menghapuskan denda bagi keterlambatan pembayaran pajak.
Dengan skema yang diterapkan, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemilik kendaraan yang sebelumnya memiliki tunggakan untuk segera menuntaskan kewajiban mereka.
Sementara itu, Sulawesi Tenggara juga menerapkan program serupa hingga April 2026, dengan cakupan yang lebih luas. Tidak hanya menghapus denda, beberapa tunggakan pokok pajak tertentu bahkan bisa dihapuskan dengan memenuhi syarat tertentu.
Program ini juga menyasar kelompok pelajar dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pendidikan. Tunggakan pajak kendaraan yang terjadi hingga tahun 2024 dapat dihapuskan bagi kategori ini, sehingga dapat meringankan beban finansial generasi muda.
Berbeda dengan dua daerah sebelumnya, Bali menerapkan kebijakan keringanan pajak dengan potongan langsung. Kebijakan ini telah dimulai sejak awal 2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Bali memberikan diskon sebesar 8 persen untuk kendaraan dengan kapasitas mesin hingga 200 cc. Sedangkan untuk kendaraan yang memiliki kapasitas mesin di atas 200 cc, potongan yang diberikan mencapai 9 persen dari jumlah pokok pajak.
Di samping itu, wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan juga berhak mendapatkan insentif tambahan. Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan bagi masyarakat yang selama ini taat membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Berbagai program yang diterapkan di tiap daerah menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan periode pemutihan ini sebelum masa berlaku keringanan berakhir.
➡️ Baca Juga: Hindari Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Kenali Tanggal Rawan Macet untuk Perjalanan Anda
➡️ Baca Juga: Kunjungan Kenegaraan: Pemimpin Dunia Bertemu untuk Kerja Sama
