Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memberikan penjelasan mengenai pengunduran diri dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian PU, yaitu Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, dan Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro. Pengunduran diri ini menciptakan perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang dampaknya terhadap kinerja kementerian.
Dody mengungkapkan bahwa pengunduran diri kedua pejabat tinggi ini berhubungan langsung dengan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit tersebut mencatat adanya kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Temuan ini menjadi pemicu evaluasi internal yang diakhiri dengan pengunduran diri para pejabat tersebut.
“Memang benar, pengunduran diri dua dirjen ini disebabkan oleh temuan BPK. Saya menerima surat dari BPK sebanyak dua kali, yang saya yakini adalah pada bulan Januari dan Agustus 2025,” ungkap Dody, yang dikutip dari berbagai sumber pada hari Minggu, 1 Maret 2026.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa surat pertama dari BPK mencatat adanya potensi kerugian keuangan negara yang mencapai sekitar Rp 3 triliun yang diakibatkan oleh kedua Dirjen tersebut. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh kementerian.
Setelah menerima informasi tersebut, Dody segera memerintahkan timnya untuk menindaklanjuti hasil audit BPK. Namun, sayangnya, proses investigasi lebih lanjut terhadap temuan audit tersebut belum dilakukan oleh kementerian.
Kemudian, pada bulan Agustus 2025, Dody menerima surat kedua dari BPK yang menyatakan bahwa potensi kerugian tersebut telah berkurang sekitar Rp 1 triliun dari estimasi awal sebesar Rp 3 triliun. BPK juga merekomendasikan pembentukan majelis adhoc serta tim satuan kerja (satker) untuk mempercepat upaya pengembalian kerugian negara oleh pihak ketiga.
Namun, tindakan dari Kementerian PU masih terlihat kurang serius dalam menangani masalah ini. Akibatnya, Dody mengambil langkah tegas untuk menangani kasus yang melibatkan kedua Dirjen tersebut secara langsung.
“Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil alih penanganan ini. Kami akan membentuk majelis adhoc dan tim-tim baru di satker-satker agar proses pengembalian kerugian negara dapat berlangsung lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari para satker,” jelasnya.
Dody juga menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan internal ini merupakan bagian dari amanah langsung yang diberikan oleh Prabowo Subianto untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas di lingkungan kementerian. Untuk itu, ia membentuk tim evaluasi khusus guna memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.
“Karena itu, saya mengambil langkah-langkah yang lebih ketat dalam menangani situasi ini. Saya membentuk tim yang saya pimpin sendiri, dan tim ini saya yang pilih,” tegas Dody, menekankan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan serius.
Langkah-langkah yang diambil oleh Menteri PU menunjukkan kesungguhan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi kementerian. Dengan adanya audit yang mengungkap potensi kerugian yang signifikan, tindakan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap kementerian tetap terjaga.
Situasi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dody Hanggodo tidak hanya berfokus pada pemecatan pejabat, tetapi juga berusaha untuk membangun sistem yang lebih baik agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.
Keputusan untuk membentuk majelis adhoc dan tim evaluasi diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kerugian negara. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kementerian dapat kembali fokus pada tugas utamanya dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kementerian PU berada di garis depan dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sangat bergantung pada bagaimana kementerian ini mengelola sumber daya dan anggaran yang ada.
Menteri PU Dody Hanggodo bertekad untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Ke depan, diharapkan kementerian dapat terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi kemajuan bangsa dan negara.
➡️ Baca Juga: Mengenang Tiga Tahun Kepergian Olga Syahputra: Warisan yang Tak Terlupakan
➡️ Baca Juga: Hello world!
