Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 tetap dipertahankan tanpa adanya pemangkasan atau penyesuaian. Alokasi anggaran ini tetap sebesar Rp335 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan ketika menjawab pertanyaan dari para wartawan terkait rencana penyesuaian anggaran MBG yang sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Untuk saat ini, kami tetap berpegang pada angka yang telah ditetapkan dalam APBN 2026,” ungkap Dadan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari Senin.
Ia menjelaskan bahwa dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diadakan bersama kementerian terkait, fokus utama pertemuan tersebut adalah tentang harmonisasi anggaran sebagai respons terhadap situasi yang berkembang saat ini.
Mengenai kemungkinan penyesuaian pada beberapa pos belanja yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, Dadan menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai perubahan anggaran.
Dadan juga menegaskan bahwa sebagian besar, sekitar 93 persen dari total anggaran program gizi nasional, dialokasikan secara langsung untuk bantuan makanan bergizi yang disalurkan ke daerah melalui berbagai satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, setelah Rakortas berlangsung, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa masih terdapat peluang untuk melakukan efisiensi dalam anggaran program MBG.
Purbaya menilai bahwa MBG merupakan program yang sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat dari kelas ekonomi bawah. Namun, ia juga menyatakan bahwa pelaksanaan program ini masih memiliki ruang untuk dioptimalkan lebih lanjut.
“Program MBG sangat baik karena membantu banyak orang, namun cara belanja mereka bisa lebih efisien. Dengan demikian, kami akan berusaha untuk melakukan optimalisasi,” jelasnya.
Ia juga berpendapat bahwa program MBG dapat dilaksanakan secara optimal tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun.
“Saya rasa tidak perlu menghabiskan anggaran sebesar Rp335 triliun,” tambahnya.
Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merencanakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan defisit APBN 2026 di bawah 3 persen.
Efisiensi anggaran ini terutama akan difokuskan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang dimiliki setiap K/L. Menurutnya, ABT cenderung membuat anggaran menjadi membengkak, sehingga berpotensi untuk menjadi pos belanja yang dapat dipangkas.
➡️ Baca Juga: Indosat Sediakan Layanan Komunikasi untuk Jemaah Haji di Embarkasi
➡️ Baca Juga: Pemrograman Terbaik: Tren dan Inovasi Terkini
