Istana Kepresidenan telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, mengatur pelaksanaan open house atau halal bihalal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menjelaskan bahwa edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung pada tanggal 13 Maret 2026.
“Sebagai respons terhadap instruksi beliau, kami telah menyampaikan SE kepada seluruh menteri dan lembaga untuk meminta agar tidak menyelenggarakan open house atau halal bihalal secara berlebihan,” ungkap Prasetyo saat berbicara dengan wartawan pada 17 Maret 2026.
Dia menekankan bahwa penerbitan SE ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi sejumlah daerah yang masih terpengaruh oleh bencana dan belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, istana mengimbau agar kegiatan halal bihalal dilakukan dengan sederhana.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang berada dalam situasi sulit. Kami berharap agar acara open house atau halal bihalal tidak dilakukan secara berlebihan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan kepada semua pejabat agar tidak menyelenggarakan open house lebaran Idul Fitri 1447 H dengan cara yang terlalu mewah. Kepala Negara mengajak agar pelaksanaan open house dilakukan secara sederhana.
“Kita harus memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan open house, tidak perlu berlebihan,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 13 Maret 2026.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengingatkan bahwa masih ada masyarakat yang memerlukan bantuan akibat bencana alam yang terjadi. Oleh karena itu, semua pejabat diharapkan dapat menunjukkan rasa empati dalam situasi ini.
“Kita ingin memberikan contoh kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terdampak bencana,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya untuk tetap mengadakan acara, meskipun dengan sederhana. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat membantu menggerakkan roda ekonomi.
“Namun, kita juga tidak bisa sepenuhnya menutup semua acara, karena hal tersebut akan berdampak pada ekonomi kita,” imbuhnya.
➡️ Baca Juga: KONI Pusat Berlakukan Sanksi Blacklist Seumur Hidup untuk Pelaku Pelecehan Seksual Atlet
➡️ Baca Juga: Kepala BGN Tegaskan Anggaran MBG Dipertahankan di Angka Rp 335 Triliun
