Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin, menyatakan pentingnya Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Syaripuddin menyoroti ketimpangan yang mencolok dalam kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dan wilayah Indonesia Timur. Hal ini terlihat jelas dari aspek sarana pendidikan yang memadai serta kompetensi tenaga pengajar yang tersedia di sana.
“Kami tidak berniat untuk menggurui, namun kenyataannya, kesenjangan dalam kualitas pendidikan ini sangat nyata di hadapan kita. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk lebih fokus dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan,” ungkapnya dalam pernyataan tertulis, pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Pria yang akrab dipanggil Bang Dhin ini menekankan bahwa pendidikan di daerah perlu diarahkan pada beberapa aspek fundamental yang saling terhubung. Salah satu yang utama adalah aksesibilitas pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan tanpa hambatan, baik dari segi ekonomi, geografis, maupun sosial.
“Fokus pendidikan harus tertuju pada penguatan akses, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan guru. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara merata, mengecilkan kesenjangan antarwilayah, dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul serta kompetitif,” jelasnya.
Bang Dhin juga menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat sekitar 5.680 guru yang belum tersertifikasi dari total 14.144 tenaga pendidik yang ada.
Dari perspektif mutu pendidikan, ia menambahkan, mayoritas sekolah di provinsi tersebut masih memiliki akreditasi B, dengan 175 sekolah, sedangkan 117 sekolah terakreditasi A, dan 69 sekolah lainnya masih pada akreditasi C.
Selain itu, masalah infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian utama. Tercatat ada 1.399 ruang kelas yang dalam kondisi rusak, yang terdiri dari 917 ruang kelas yang rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 ruang kelas yang rusak berat.
“Data ini khusus untuk Kalimantan Selatan, dan mungkin kondisi di Indonesia Timur lainnya memiliki situasi serupa atau bahkan lebih buruk. Kami berharap pemerintah dapat segera memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Sertifikasi guru juga berhubungan erat dengan kesejahteraan para pendidik yang berjuang tanpa pamrih,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: OJK Perhatikan Arus Modal Keluar dari Pasar Modal RI Akibat Konflik Timur Tengah
➡️ Baca Juga: Ulasan Singkat Smartphone dengan Daya Tahan Baterai Tinggi untuk Perjalanan Jauh
