Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui bahwa penanganan masalah agraria, khususnya yang berkaitan dengan konflik di area hutan, masih berjalan kurang cepat.
DPR pun berencana untuk mengembangkan mekanisme baru agar respons terhadap kasus-kasus di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco sebagai tanggapan atas berbagai keluhan dari buruh dan masyarakat yang terkait dengan konflik lahan yang juga melibatkan petani dan nelayan.
Menurutnya, masalah yang terjadi di lapangan sering kali tidak terdeteksi sejak dini akibat kurangnya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Satuan Tugas (Satgas) penertiban kawasan hutan.
“Satgas penertiban kawasan hutan ini belum memiliki informasi yang memadai mengenai situasi di lapangan, seperti keberadaan petani, pemukiman, dan buruh yang tinggal di dalam area tersebut,” jelas Dasco dalam audiensi dengan perwakilan buruh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 1 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa satuan tugas tersebut hanya menjalankan fungsi penertiban tanpa sepenuhnya memahami konteks sosial di lapangan. Oleh karena itu, DPR akan mendorong perbaikan dalam hal komunikasi dan pembagian kewenangan.
“Masalah ini berkaitan dengan komunikasi dan kewenangan yang perlu kita perjelas,” ungkapnya.
Dasco juga mengakui bahwa kinerja Panitia Khusus (Pansus) reforma agraria selama ini belum mencapai hasil yang optimal. Proses yang berjalan dinilai lambat karena masih terfokus pada sinkronisasi data.
“Kami menyadari bahwa jalannya Pansus agak lambat karena masih melakukan sinkronisasi data yang diperlukan,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, DPR berencana untuk membentuk command center yang melibatkan berbagai komisi, termasuk Komisi III, agar setiap laporan dari lapangan dapat segera ditangani.
“Tanpa informasi yang tepat, kami tidak dapat mengetahui kejadian di lapangan, seperti penangkapan atau masalah antara perusahaan dan petani,” ujarnya.
Dengan penerapan sistem baru ini, DPR berharap setiap konflik dapat segera diatasi sebelum berkembang lebih jauh.
“Dengan informasi yang cepat, kami juga bisa memberikan respons yang tepat untuk melakukan mitigasi yang diperlukan,” kata Dasco.
Selain itu, DPR juga berencana untuk kembali mendiskusikan program pembangunan 3 juta rumah agar dapat menjangkau buruh sebagai salah satu penerima manfaat.
➡️ Baca Juga: Haji Faisal Tegaskan Fuji Harus Fokus pada Karier Meski Dikenal Dekat Reza Arap
➡️ Baca Juga: POCO F6 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: Mana yang Memberi Performa Terbaik?
