Jakarta – Dunia industri gula di Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah terungkapnya kerugian yang dialami oleh BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau yang lebih dikenal sebagai Sugar Co, yang mencapai angka fantastis sebesar Rp 680 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, menyatakan bahwa kerugian yang besar ini bukan hanya sekadar masalah teknis dalam manajemen, melainkan merupakan indikasi dari masalah yang lebih mendalam terkait pengelolaan industri gula dari hulu hingga hilir.
Oleh karena itu, ia mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap performa PT SGN oleh pemerintah. Menurutnya, ketidakmampuan untuk mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun disebabkan oleh kebijakan yang tidak logis dan sering mengabaikan kondisi nyata yang dihadapi petani.
Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Pertanian dan Komisi VI DPR RI mengenai kerugian yang dialami SGN, Soemitro menekankan bahwa perusahaan milik negara tersebut memiliki tanggung jawab terhadap rakyat. Kerugian sebesar Rp 680 miliar seharusnya menjadi sinyal peringatan yang serius bagi pemerintah.
“SGN adalah milik rakyat. Mengapa bisa mengalami kerugian sebesar itu? Apakah tidak ada evaluasi yang dilakukan setiap periode?” ujar Soemitro dalam keterangannya pada Selasa, 14 April 2026.
Ia menolak anggapan yang menyebutkan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh faktor impor. Baginya, yang lebih mendasar adalah masalah manajemen yang kurang inovatif dalam menghadapi tantangan industri, termasuk kualitas bahan baku yang rendah.
“Misalkan PT SGN mengalami kerugian Rp 680 miliar. Kenapa? Apakah itu disebabkan oleh gula impor? Tentu tidak. Itu karena manajemennya tidak mampu menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Soemitro berpendapat bahwa perbaikan dalam manajemen, regulasi, dan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan produksi gula nasional.
“Yang perlu diperbaiki adalah kebijakan dan regulasinya,” ungkapnya.
Mengenai rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN, Soemitro mengungkapkan keraguan terkait hal tersebut.
“Siapa pun bisa melakukan itu. Namun, jika BUMN yang mengimpor, apakah pabriknya benar-benar mampu memproduksi gula berkualitas tinggi? Belum tentu. Mereka mungkin hanya berfungsi sebagai broker, mengimpor gula mentah dan menjualnya. Keuntungan untuk siapa? BUMN. Belum ada jaminan itu akan kembali kepada petani,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Menjaga Kualitas Rumput Lapangan Bola Alami Tetap Hijau dan Sehat
➡️ Baca Juga: AS-Israel Cabut Dua Nama Pejabat Iran dari Daftar Target Operasi Militer
