Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkapkan bahwa kemacetan yang terjadi pada Angkutan Lebaran 2026 di beberapa lintasan utama lebih banyak disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dermaga, bukan karena jumlah kapal yang tidak memadai.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menekankan bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan angkutan Lebaran, terutama pada lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang tersedia dan kapasitas dermaga yang ada.
Meskipun demikian, Khoiri memberikan apresiasi atas dedikasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BPTD, dan operator kapal, yang telah bekerja keras selama periode Lebaran.
Namun, Gapasdap meyakini bahwa sistem yang diterapkan saat ini masih jauh dari optimal. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kebijakan yang terlalu kaku, distribusi trafik yang tidak seimbang, serta keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang ada.
“Ke depannya, pendekatan yang diambil harus lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis pada kondisi real-time,” ungkapnya pada Rabu, 1 April 2026. Di lintasan Merak–Bakauheni, tercatat sekitar 74 kapal memiliki izin beroperasi, namun kapasitas ideal hanya mampu menampung sekitar 28 kapal setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 40 kapal tidak dapat beroperasi setiap harinya.
Sementara itu, untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, dari total sekitar 56 kapal yang ada, hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi secara optimal. Bahkan, meskipun jumlah kapal ditambah hingga 40 unit, situasi yang dihadapi justru tidak mengalami perbaikan.
“Waktu tunggu sandar menjadi semakin lama, banyak kapal yang harus mengapung di laut, jumlah perjalanan menurun, dan penumpang mengalami ketidaknyamanan,” jelas Khoiri. Ia juga menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan oleh operator untuk mengatasi masalah ini.
Operator kapal telah melakukan berbagai pengorbanan, mulai dari tidak menaikkan tarif hingga memberikan diskon, serta menanggung kerugian akibat kebijakan Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) dan jarak operasi yang lebih jauh.
Namun demikian, semua upaya tersebut belum berhasil menciptakan kelancaran yang diharapkan, sehingga menjadi tidak efektif secara keseluruhan. Kondisi di lapangan menunjukkan dampak serius, seperti kemacetan panjang di akses pelabuhan, penumpukan kendaraan, pemanfaatan kapal yang tidak maksimal, serta ketidaknyamanan bagi pengguna jasa.
Di samping itu, operator kapal juga harus menghadapi tekanan ekonomi akibat sistem yang belum efisien. Untuk mengatasi masalah ini, Gapasdap telah mengajukan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diterapkan.
➡️ Baca Juga: GAC Luncurkan Sedan Mewah dengan Spesifikasi Supercar dan Harga Mobil Keluarga
➡️ Baca Juga: Ekonomi Digital: Tren dan Peluang Masa Depan
