Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming dijadwalkan untuk mulai berkantor di IKN pada tahun ini. Semua gedung dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas harian wapres telah siap.
Dia juga menambahkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan oleh tim staf Wapres Gibran, sehingga diharapkan rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Tahun ini memungkinkan, karena gedungnya sudah selesai dibangun, dan perabotan yang diperlukan juga telah tersedia,” jelas Basuki saat ditemui setelah rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026.
“Sudah ada beberapa staf Wapres yang bertugas di sana,” tambahnya.
Basuki berharap agar rencana Wapres untuk berkantor di IKN segera terwujud. “Saat ini rumah saya ada di sana. Saya sangat berharap itu bisa terjadi, agar beliau benar-benar dapat berkantor di lokasi tersebut. Itu harapan saya,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat mengangkat isu mengenai rencana Wapres berkantor di IKN. “Sejak awal saya sudah mengusulkan hal ini. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, dan Menteri Transmigrasi seharusnya tinggal di sana, demi efisiensi anggaran negara,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy sambil menekankan pentingnya penggunaan gedung-gedung yang sudah dibangun di IKN. Dia juga meminta kepada Kepala OIKN Basuki untuk melakukan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah ini.
“Bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, Pak (Basuki)? Mohon diskusikan dengan Pak Presiden dan para menteri agar kita dapat memanfaatkan aset ini dengan baik. Sangat tidak adil bagi rakyat jika bangunan tersebut tidak digunakan, sementara anggaran negara terbuang untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Basuki juga menjelaskan beberapa kegiatan prioritas serta anggaran OIKN untuk tahun ini.
Di dalam pemaparannya, Basuki menyatakan bahwa salah satu kegiatan prioritas mereka adalah pembangunan kawasan, termasuk penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta pembangunan fasilitas perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
➡️ Baca Juga: NAC Breda Resmi Protes kepada KNVB Terkait Status WNI Dean James
➡️ Baca Juga: Keanehan Jari Tangan Kanan Netanyahu Menarik Perhatian, Apa yang Terjadi?
